SINGKAWANG, TRIBUN - Sekretaris Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Singkawang, Ahmad Dahlan, meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), melakukan razia tidak hanya terhadap pelajar saja, melainkan juga pegawai negeri sipil (PNS). 

 

Apalagi, sudah menjadi rahasia umum masih banyak ditemukan PNS mengunjungi kedai-kedai kopi dan bermain internet di waktu jam kantor di lingkungan pemerntah kota (Pemkot). 

 

"Saya masih banyak melihat PNS yang nongkrong di warung kopi pada jam kerja dan masih berseragam dinas. Itu juga harus dirazia, karena ini erat kaitannya dengan pelayanan publik," jelas Ahmad Dahlan kepada Tribun, Selasa (9/3).

 

Selain di warkop, tuturnya, tak sedikit pegawai yang bermain internet dikala waktu waktu pelayanan publik dilakukan. Sehingga ini akan membuat terganggunya pelayanan kepada masyarakat. 

 

Untuk itu, ia berharap Satpol PP harus segera melakukan penertiban  PNS yang suka mangkir, tidak hanya para pelajar saja. 

 

"Kalau pegawai tak berada di kantor, jika masyarakat mau berurusan, urusan bisa terhambat. Jelas ini sangat mengganggu masyarakat yang membutuhkan pelayanan," jelasnya.

 

Berkaitan dengan gelar razia, setidaknya satu bulan satu kali, sehingga dengan rutinas penertiban tersebut dapat menjadikan para pelajar maupun pegawai negeri lebih terfokus pada tugas utama, bekerja bagi pegawai, dan belajar bagi pelajar.

 

"Ini juga untuk kebaikan bersama, kalau pegawainya saja suka nongkrong, apalagi pelajarnya, pikirannya berkeinginan untuk bersenang-senang," jelas Ahmad Dahlan. 

 

Kasat Pol PP Kota Singkawang, Karyadi menegaskan, pihaknya akan tetap melakukan razia, bukan hanya kepada pelajar jelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Melainkan juga, merazia pegawai yang suka mangkir kerja, seperti di warung kopi dan tempat lain.

 

"Setelah pelajar, tentunya berkelanjutan, termasuk Pegawai Negeri Sipil," janji Karyadi.

 

Karyadi menjelaskan, razia PNS yang mangkir sudah diprogramkan. Untuk menjaga kerahasiaan razia, tuturnya, Satpol PP tak bisa memberikan keterangan kapan waktunya. 

 

"Kalau disebutkan, bukan razia namanya, yang jelas pasti ada, jika ada pegawai yang terjaring jelas diproses, kita laporkan pada atasan mereka," jelas Karyadi lagi. (din)